MASALAH KESEHATAN DI INDONESIA

Dr. Suparyanto, M.Kes

Masalah Kesehatan di Indonesia

1. Derajat Kesehatan

2. Kerjasama Lintas Sektoral

3. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

4. Sistem Pembiayaan Pembangunan Kesehatan

5. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan

6. Mutu Sarana Kesehatan

7. Tenaga Kesehatan

8. Perbekalan Kesehatan

Derajat Kesehatan

• Morbiditas beberapa penyakit menular cenderung meningkat, seperti malaria, demam berdarah dan HIV/AIDS.
• Makin terbukanya Indonesia terhadap dunia luar dan kemudahan transportasi → potensi import penyakit menular yang dewasa ini belum terdapat di Indonesia.

• Penyakit degeneratif, penyakit tidak menular, dan kecelakaan lalu lintas juga cenderung meningkat.
• Masalah kebutaan juga menunjukkan peningkatan secara cukup bermakna.
• Masalah diatas akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dimasa yang akan datang yang memerlukan langkah-langkah penanganan yang optimal.

Kerjasama Lintas Sektor

• Masalah kesehatan adalah merupakan masalah nasional perlu kerjasama lintas sektor
• Isu utamanya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor yang lebih efektif (selama ini cenderung, kurang koordinasi dan kerjasama)
• Pembangunan kesehatan yang dijalankan selama in hasilnya belum optimal karena kurangnya dukungan lintas sektor.
• Beberapa program sektoral masih ada yang tidak atau kurang berwawasan kesehatan sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.
• Sebagian dari masalah kesehatan adalah akibat dari beberapa faktor, terutama lingkungan dan perilaku, berkaitan erat dengan berbagai kebijaksanaan maupun pelaksanaan program di sektor luar kesehatan.

• Untuk itu diperlukan pendekatan lintas sektor yang sangat baik, agar sektor terkait dapat selalu memperhitungkan dampak programnya terhadap kesehatan masyarakat.
• Demikian pula peningkatan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor-sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, perdagangan, dan sosial budaya.

• Subsidi pemerintah hanya 30 persen dari total biaya kesehatan, sedangkan 70 persen biaya kesehatan masih merupakan tanggung jawab masyarakat, dan didominasi oleh sistem pembayaran tunai secara individual.
• Dampak dari keadaan tersebut diatas adalah kesulitan dalam menerapkan kebijakan kendali biaya dan juga memberatkan pemakai jasa pelayanan.
• Padahal biaya kesehatan cenderung akan semakin meningkat dan menjadi tidak terjangkau apabila pola pembiayaan seperti diuraikan diatas masih terus berlangsung.

Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan

• Pola penentuan kebijakan dan pola pembiayaan yang telah diterapkan selama ini berpengaruh sangat kuat terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
• Mutu pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku sulit diperoleh, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berada di daerah terpencil.

• Penyelenggaran pembangunan kesehatan masih belum ditopang oleh pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi yang tepat guna.
• Penyelenggara pembangunan kesehatan masih belum sepenuhnya menerapkan etika dan moral yang tinggi.
• Dampak dari kondisi tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara profesional.

Mutu Sarana Kesehatan

• Sekalipun jumlah dan penyebaran sarana kesehatan dinilai telah memadai, namun jika ditinjau dari aspek mutu, pelayanan masih dibawah standar.
• Beberapa sarana kesehatan lainnya, seperti rumah sakit belum memenuhi standar minimal.
• Dalam keadaan seperti ini, mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan menjadi masih jauh dari yang diharapkan.

• Iklim yang kondusif bagi peningkatan peran serta swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan belum tercipta secara optimal.
• Birokrasi dalam segi perijinan dan peraturan yang harus ditempuh seakan-akan menghambat partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kesehatan.

Tenaga Kesehatan

• Masalah tenaga kesehatan Indonesia:
• Penyebaran yang belum merata,
• Mutu pendidikan yang belum memadai,
• Komposisi tenaga kesehatan yang timpang karena masih sangat didominasi oleh tenaga medis serta
• Kinerja dan produktivitas yang rendah.

• Koordinasi lintas sektor khususnya dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan jumlah lulusan 4 dokter spesialis dasar yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit kabupaten untuk meningkatkan mutu pelayanannya masih kurang.
• Disamping itu, diperlukan juga tinjauan dan penataan ulang sistem pendidikan tenaga kesehatan lainnya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

• Isu pengembangan tenaga kesehatan adalah pendayagunaan tenaga, dimana distribusi tenaga yang tidak merata menjadi masalah utama.
• Pengembangan karier tenaga sangat perlu dikembangkan, yang meliputi tenaga sektor publik dan tenaga kesehatan sektor swasta.
• Semua upaya diatas memerlukan dukungan sistem informasi tenaga yang menyeluruh, terpadu dan berdaya guna.

Perbekalan Kesehatan

• Sebagian besar bahan baku obat untuk keperluan industri farmasi dan alat kesehatan yang berteknologi maju masih tergantung dari impor yang menyebabkan harganya meningkat karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

• Aksesibilitas masyarakat yang membutuhkan, diupayakan dengan pola penyediaan obat dalam dua jalur yaitu jalur pelayanan sektor publik dan sektor swasta.
• Di sektor publik pengelolaan obat yang efisien, pengadaan, perencanaan terpadu di Dati II dan distribusi obat langsung di GFK merupakan hal yang mutlak.

• Kemampuan analisis kebutuhan obat esensial yang menggunakan pendekatan bottom up planning sesuai dengan pola penyakit merupakan masalah utama.
• Disamping itu terdapat pula masalah kompleksitas koordinasi.
• Masalah lain adalah yang menyangkut pemeliharaan perbekalan kesehatan, disamping standarisasi dan kaliberasi alat-alat yang digunakan.